-
Fenomena Nasional
Di samping fenomena yang disampaikan oleh Kompas juga ada fenomena lain yang bisa menjelaskan berbagai permasalahan bangsa berkaitan dengan output sosial negatif dan kehidupan ekonomi, sosial, serta pendidikan.
-
Radikalisme, Terorisme, dan Separatisme
Berbagai fenomena kekerasan radikal (Antaranews.com 23 Mei 2011) yang berlatar keyakinan dimana 24 dari 33 provinsi menurut BNPT potensial untuk radikalisme (Arrahmah.com 21 Desember, 2011), (Kompas.com, 4 April 2011). Juga berbagai kekerasan dan pertarungan pelajar dan mahasiswa atau masyarakat karena masalah sepele terus menghiasi pemberitaan media, baik elektronik maupun cetak (Kompas.com, 4 Mei 2011). Masalah kebangsaan juga digugat ketika pemberitaan media elektronik dan cetak memuat sekolah-sekolah tidak pernah melakukan upacara bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya misal di Karanganyar Jawa Tengah (Indosiar.com, 21 Desember, 2011 ). dan sekolah yang menolak untuk menaikkan bendera (Liputan6.com, 25 Oktober, 2011). Di samping itu, Indonesia juga merupakan lahan subur di Asia Tenggara untuk cincin transnational crime seperti illegal logging, human trafficking, illicit drugs, armssmuggling yang berakar di jaringan Indonesia’s underground economy (Aspinall & Klinken, 2011).
Kisah Air Mata Guru yang membongkar kecurangan pelaksanaan UN di Medan (detikNews Selasa, 19/06/2012), (Indosiar.com, Medan ) yang menyita pemberitaan media cetak dan elektronik telah membuka ke publik bagaimana ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN pertama kali terjadi (Air Mata Guru, 2007). Seakan sebagai sebuah tragedi tiada henti, peristiwa di SD Gadel 2, Tandes (Kompas.com, 5 Juni 2011) menggugat nalar ketika keluarga dari anak yang melaporkan kecurangan sekolah dalam hal UN justru dimusuhi dan diusir oleh warga kampung (Kompas.com, 15 Juni 2011). Di samping itu, Korupsi di Kementrian Pendidikan, yang mestinya menjunjung tinggi misi yang agung dan mulia serta kejujuran, juga terjadi (Aspinall & Klinken, 2011).
Bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia secara sengaja telah menimbulkan banjir dan tanah longsor (BNPB, 2011) yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kecil (Antaranews.com 5 Juni, 2009) di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, sarana dan prasarana bagi kelangsungan hidup. Kesadaran tentang pendidikan lingkungan tentu saja hal yang sangat esensial dalam pendidikan.
Angka pengangguran terbuka semakin meningkat (Tempo Interaktif, 05 Mei 2004) karena lapangan kerja yang terbatas dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja baik di pedesaan maupun di perkotaan (Menakertrans, 2011). Pengangguran akademik bahkan melampaui angka dua juta orang dan menjadi tantangan mahasiswa (Kompas.com, 18 Februari 2010).
Data Departemen Sosial menunjukkan bahwa 53.26% penduduk kategori miskin ada di Pulau Jawa yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Depsos, 2011), bahkan ada kenaikan cukup signifikan sejak tahun 2007 (Antaranews, 13 Agustus 2007). Menurut Kantor Pusat Muhammadiyah, tingginya angka kemiskinan itu disebabkan oleh kurangnya akses ekonomi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011).
Kesejahteraan dan kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan, sebesar 42% penduduk Indonesia hidup dengan $ 1.00 – $ 2.00 per hari (WB, 2006) maka dengan 40% dari pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan berarti penduduk Indonesia harus hidup dengan sisanya (WB, 2009). Secara berturut-turut, lima besar wilayah kemiskinan relatif terhadap Indonesia adalah Jawa Tengah , Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatara Utara (BPS, 2011). Menurut data BPS lima besar dengan nilai Index Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia berturut-turut adalah DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Di samping itu, gizi buruk sebagai salah satu target perbaikan MDG Indonesia pada 2015 sebesar 3.5%, ternyata terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan terjadi di ibukota negara (Media Indonesia, 19 Oktober 2012), dan juga di provinsi terkaya (Media Indonesia, 22 OKTOBER 2012). Jadi, pemerataan pendidikan dan pemerataan kesejahteran masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia (WB, 2006).
Hasil penelitian KOMNAS Perlindungan Anak (2007) dan BKKBN (2010), mengenai hubungan seks pra nikah oleh para remaja, berkecenderungan meningkat. Bahkan hasil riset BKKBN mendapati 50% remaja perempuan yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah dan tidak sedikit yang mengalami kasus hamil di luar nikah. Ironisnya temuan serupa ternyata juga terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Yogyakarta (Kick Andy, 04 Februari 2011). Penelitian Komnas Perlindungan Anak terhadap 14726 siswa SMP dan SMA di 12 kota besar menunjukkan bahwa 93.7% pernah melakukan hubungan sex pra nikah dan 21.2% mengaku pernah melakukan aborsi (Detik News, 2012). Penelitian di kalangan mahasiswa dan karyawan yang dilakukan di Jawa tengah dengan 1000 sampel dari dua kalangan masyarakat yang berbeda menunjukkan bahwa peranan perkembangan sosial signifikan (Antono Suryoputro, et.al., 2006). Fenomena perkembangan budaya seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan dan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia.
Keadilan dan pemerataan pendidikan bila ditala dengan rasio pengajar tampak bahwa pemerataan pendidik masih timpang. Di wilayah rural dan urban terjadi over supply sedang di wilayah remote terjadi undersupply (WB, 2007). Ketimpangan ini juga berdampak pada ketimpangan kualitas ouput pendidikan pada berbagai wilayah di Indonesia (WB, 2009), dimana private cost untuk pendidikan bagi masyarakat termiskin adalah 40% dari pengeluaran rumah tangga, dan beda Per capita district expenditure (rp) beda antara wilayah termiskin dan terkaya hanya sekitar Rp 54.294,- atau sekitar 0.6%. Temuan lain adalah ada wilayah yang mengalami kesulitan untuk menggunakan higher level of input guna menghasilkan higher level of output.
