5.  Indonesia Dalam Genggaman Neoliberalisme Global

   Kapitalisme global atau global capitalism telah memunculkan global plutocracy yang mengakibatkan kesenjangan kekayaan dan rasa ketidakadilan dalam skala global ketika hanya segelintir orang menguasai sebagian besar kekuasaan global, sedang dalam sekala nasional ada 40 orang dari 237 juta orang Indonesia yang menguasai 38% kekayaan Indonesia. Maka, sesuai dengan hakekat Pendidikan untuk membangun peradaban yang lebih baik, kemudian lahir critical education yang dimulai oleh George Counts dan Theodore Brameld sejak awal 1930, yaitu setelah terjadi September crash. Isu tidak berubah hingga di era globalisasi atau di milinium ke tiga, yaitu keadilan dan distribusi kekayaan dalam sistem kapitalisme dan neoliberalisme merebak. Para pemikir pendidikan yang lain seperti Pestalozzi, Ki Hadjar, Gramsci, Freire, McLaren, Torres, Almann, Surakhmad, Tilaar, dan Mangunwijaya menyimpulkan bahwa Pendidikan adalah cara untuk melawan ketidakadilan guna membangun peradaban baru yang lebih adil dan manusiawi. Occupy Wall Street Movement yang marak di Amerika dan Eropa (CNN January 25th, 2012) adalah salah satu bukti empirik mengenai kegagalan sistem kapitalisme dalam menyejahterakan golongan menengah ke bawah. Dalam Pidato Peringatan Hari Kelahiran Pancasila (Habibie, 2011), Habibie mengemukakan dua penyebab masalah bangsa yang oleh Daoed Joesoef (Joesoef, 2012) disebut sebagai multidimensional krisis Indonesia saat ini.

Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945–66 yang lalu telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain:

• terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;

• perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan Kewajiban Insani Manusia (KIM);

• lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami oleh bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikemukakan oleh Kompas maupun sembilan fenomena nasional, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Kebelum-berhasilan bangsa ini untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Ke dua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari rasa trauma masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila karena Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk menghantam lawan-lawan politik kekuasaan (Habibie, 2011). Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahami sebagai bagian dari masa lalu dan mengganti dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada kemunculan ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik, (Habibie, 2011). Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Survei Kehidupan Bernegara yang dilakukan oleh BPS (BPS, 2011)menunjukkan bahwa tujuh butir masalah perkembangan sosial yang terjadi berhulu kepada masalah pemahaman dan penerapan empat pilar bangsa yaitu, Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Daoed Joesoef, mantan Mendiknas, menyoroti ruh Tri Revolusioner, yaitu Bangsa-Pancasila-Negara Bangsa, telah dilupakan dalam UU No 20 Th 2003 (Daoed Jusuf, 2010). sedang dua saksi ahli pemohon yaitu mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, serta ahli filsafat dan manajemen pendidikan, HAR Tilaar, dalam sidang uji materi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur RSBI/SBI di Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (15/5/2012) (Kompas, Selasa, 15 Mei 2012), bukan hanya menuntut pemerintah secepatnya membubarkan RSBI/SBI di Bumi Indonesia yang merdeka dan berdaulat, namun Daoed Joesoef juga menentang keras sikap pemerintah yang sengaja menciptakan kekastaan dalam masyarakat. Sedang Menurut Tilaar, pendidikan RSBI/SBI hanya menghasilkan manusia yang pintar secara intelektual, bukan manusia yang berkarakter dan berbudaya.

1. Corporate Capital Vs National Capital

Dampak lain Globalisasi, pada umumnya, tidak pernah dilihat dampak tali-temali sistem yang rumit dipahami. Sehingga, muncul kecenderungan untuk menilai hal-hal yang sifatnya reaktif dan bukan stratejik terencana, misal perdagangan, budaya, pendidikan, dll. Mungkin juga hingar bingar gerakan occupy Wall Street baik di Amerika maupun Eropa tidak dipahami benar sebagai reaksi terhadap ancaman yang serius terhadap hakekat kemerdekaan manusia di dunia. Juga hingar-bingar kenaikan BBM yang harganya di tentukan oleh NYMEX di New York Stock Exchange (Wall Street Journal May 16, 2012), (WTRG Economics May 15, 2012), (Bloomberg, 2012), luput dari perhatian karena Indonesia sudah larut dalam kendali sistem yang dipimpin oleh the high-priests of capitalism(The Insider, May 16 2012), seperti turmoil in the financial sector, banks and diversified financials yang mendominasi daftar dengan kombinasi 478 perusahaan di 2000 lineup (Forbes, April 18 2012).

Contoh nyata adalah kasus blok Cepu, salah satu ladang minyak tertua di dunia ini sebetulnya dimulai saat Belanda bercokol di Indonesia sekitar tahun 1870. Padahal, Cepu itu hanya salah satu dari penguasaan asing terhadap kekayaan alam dan bukan hanya minyak yang ada di perut bumi Indonesia (Bisnis Indonesia, 16 November 2011). Setelah berbagai pemindahan kekuasaan, Blok Cepu pertama kali dieksplorasi oleh perusahaan minyak Royal Dutch/Shell DPM (Dordtsche Petroleum Maatschappij) sebelum Perang Dunia II. Dulu konsesi minyak di daerah ini bernama Panolan. Sumur Ledok-1 dibor pada bulan Juli 1893 merupakan sumur pertama di daerah Cepu. Exxon Mobil Corp. merencana untuk menaikkan output minyak 23% di blok minyak dan gas Cepu. Dengan menambah peralatan, produksi dari blok Cepu akan meningkat dengan 5000 barrels per hari hingga 27000 barrels pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2012 (Business Indonesia, March 16, 2012). Seluruh crude oil di blok Cepu itu yang dikuasai 49% oleh Exxon Mobil Corp sebagai operator direncanakan akan menambang 450 juta juta barrels oil (Reuters, Oct 28, 2011). Dengan kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan Indonesia babak belur oleh pro dan kontra kenaikan harga BBM dan penghapusan subsidi BBM (Globe, May 04 2012), (Bisnis Indonesia, April 15, 2012). Oil giants Exxon Mobil Corp (XOM.N) and Royal Dutch Shell Plc (RDSa.L) justru mereguk keuntungan hingga 40% (Reuters, Oct 27, 2011). Sebagai tambahan, ketika heboh penghapusan subsidi minyak awal 2012 karena akan membuat APBN jebol saat itu muncul pertanyaan, kenapa negara penghasil minyak seperti Indonesia ikut terpengaruh dengan kenaikan harga minyak mentah dunia?

Laporan dari BPMIGAS 2011 menunjukkan bahwa produksi sektor hulu migas terus turun, dan lebih banyak dikuasai oleh swasta/asing sehingga Indonesia sudah menjadi net importir minyak mentah dan produk BBM,(BPMIGAS, 2012). Pertamina yang dianggap BUMN migas besar, hanya memproduksi sekitar 20% minyak mentah di Indonesia. Itupun bukan sebagai penghasil terbesar. Penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia, ternyata adalah sebuah perusahaan asing, bersama dengan 80% minyak mentah yang bukan dihasilkan Pertamina, Gambar 13.

Akhirnya, kekhawatiran terhadap globalisasi dan sistem ekonomi dunia memunculkan gerakan occupy wall street di berbagai belahan dunia (CNN, October 15, 2011), kecuali Indonesia. Isu utama adalah social justice karena kemunculan the high-priests of capitalism tersebut.Kekhawatiran tersebut beralasan karena menurut Global Wealth Report from Credit Suisse, ada 0.5% adult people menguasai 38.6% kekayaan dunia, atau 8.7% adult people menguasai 81.1% kekayaan dunia, seperti tergambar di Gambar 14. (Credit Suisse, 2011).

Kekayaan millionaire itu bertumbuh dengan 29% atau sekitar dua kali lipat kekayaan dunia secara keseluruhan (Wall Street Journal, October 19, 2011,). Dalam daftar 10 perusahaan terbesar dunia terdapat 10 perusahaan Minyak dan Keuangan dimana Exxon yang juga mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia berada di puncak tertinggi (Forbes, April 18, 2012). Exxon adalah satu diantara The Four Horsmen, yaitu, Exxon, Chevron, Shell, dan BP, lihat pula Gambar 13, dibalik perang minyak Amerika (Global Research, 26 April 2011), yang akan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari ladang peperangan “US .NATO war Agenda” di wilayah Asia-Pasific menuju 2030 (Global Research, September 25, 2012).

Jaringan sistem mesin uang itu membentuk sebuah sistem besar yang saling tali-temali dan selalu membuat uang mereka berlipatganda. Vitali, Glattfelder, dan Battiston telah memodel tali-temali jaringan pelipatgandaan kekayaan tersebut menjadi empat model di Peraga 12 (Vitali et.al., 2011). Fenomena global itu memberi gambaran mengenai tiga hal, [1] bagaimana distribusi kekayaan global. terbentuk, [2] bagaimana kekayaan global tersebut terdistribusi, dan [3] bagaimana akumulasi kekayaan tersebut potensial menentukan nasib sebagian warga global.

Model A dan B di Gambar 15 menunjukkan direct and indirect ownership. Di model A perusahaan i memiliki Wij % direct ownership perusahaan j. Melalui j perusahaan i juga memiliki indirect ownership di k dan l. Di model B,k dan l melakukan hal yang sama. Model C persentase kepemilikan ditunjukkan sepanjang garis, sedang model D, yang mencerminkan binary system, menunjukkan bagaimana kepemilikan diatas 50% berarti mengontrol total (1) sedang sisanya tidak (0). Model network control itu di formulasikan menjadi c_i^net = Σ_j C_ij v_j + Σ_j C_ij c_j^net.

Penjumlahan dalam model- model Vitali et.al., ini dikendalikan oleh i melalui sahamnya di j ditambah nilai kendali seara tidak langsung melalui network control j. Dengan demikian arti dari network control adalah jumah total nilai ekonomi dimana i bisa mempengaruhi, misal c_i^net = v_j + v_k di model D.

Selanjutnya, secara empirik Vitali et.al. Menggambar topologi networkglobal corporate control untuk menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan besar dunia yang mengendalikan dunia itu saling bertali-temali untuk saling menjaga dan menambah kekayaannya seperti kasus Lehman Brothers 2008 atau JP Morgan 2012, Gambar 16.

Namun demikian, meskipun global capitalism mengurangi jumlah kemiskinan dunia dibanding satu dekade yang lalu, namun juga memunculkan semakin banyak orang kaya dibanding satu dekade yang lalu. Menurut data base The Orbits 2007 sekitar 37 juta aktor ekonomi baik secara pisik maupun perusahaan tersebar di 194 negara, dan sekitar 13 juta secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepemilikan ( Vitali et.al., 2011). Di negara-negara kaya, kelas menengah semakin berkurang.

Hari ini 43% hidup kurang dari US $ 2 per hari, tiga puluh tahun yang lalu sekitar 75%. Jadi, meskipun kemiskinan berkurang namun ketidakadilan semakin meningkat diantara tingkat pendapatan sehingga membentuk the new global plutocracy(Forbes, April 25 2012).

Lebih lanjut, Paula Allman (Allman, 2001) mempertanyakan apakah kapitalisme itu akan mampu mengubah tatanan dunia yang berbeda-beda dari awalnya hingga ke tingkat lokal sesuai dengan keinginannya, mirip dengan yang dipertanyakan oleh Counts, dan Alman menjelaskan neo liberalism sebagai “an effective and efficient pedagogue of capitalist truths” seperti telah dibuktikan oleh Vitali et.al maka Allman mendorong sebuah perlawanan terhadap kapitalisme global dan mendukung humanisme melalui revolusi berpikir kritis dengan cara membangun kesadaran kritis di pendidikan.

Oleh karena itu, ketika hanya segelintir orang saja yang menguasai aset dunia maka apakah sisanya menjadi tidak akan punya hak untuk menentukan nasib mereka. Ini sebenarnya yang dipertanyakan oleh Amartya Sen dalam The idea of Justice. Apakah sistem itu bagi Indonesia sesuai dengan konstitusi dan semangat proklamasi 1945 ?