{"id":590,"date":"2014-09-20T02:46:45","date_gmt":"2014-09-20T02:46:45","guid":{"rendered":"http:\/\/asiswanto.net\/?page_id=590"},"modified":"2014-09-21T00:10:29","modified_gmt":"2014-09-21T00:10:29","slug":"masalah-pendidikan-indonesia-gambaran-umum","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/as.pirus.id\/?page_id=590","title":{"rendered":"Masalah Pendidikan Indonesia : Gambaran Umum"},"content":{"rendered":"

Pendidikan adalah bagian integral dan isu sentral untuk membangun bangsa dan mewarnai serta menentukan arah peradaban bangsa di masa yang akan datang. Maka, Pendidikan tidak mungkin di-isolasi dari berbagai masalah bangsa, karena disain Pendidikan adalah means and ends yang menghadirkan the social agent of change guna memperbaiki paradaban.<\/span><\/p>\n

Pendidikan tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah sosial dan ekonomi, yaitu:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Kependudukan,<\/span><\/li>\n
  2. Angkatan Kerja<\/span><\/li>\n
  3. Pengangguran<\/span><\/li>\n
  4. Kemiskinan<\/span><\/li>\n
  5. Tindak Pidana<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0Tidak satupun dari kelima indikator sosial dan ekonomi tersebut pendidikan tidak terlibat. Lima indikator tersebut mempunyai relasi baik langsung maupun tidak langsung dan pendidikan berkontribusi. Maka, pemetaan berbagai indikator tersebut dalam konteks pembangunan bangsa setelah enam puluh tahun merdeka akan memberi gambaran\u00a0bagaimana bangsa ini setelah enam puluh tujuh tahun merdeka.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    Jaringan Strategi<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Di bidang ahli stratejik manajemen militer dan bisnis alat ini sering di pergunakan untuk memetakan situasi medan pertempuran atau persaingan sebelum membuat keputusan stratejik dibuat. Ada enam belas parameter yang dipilih dan akan di model dengan perceptual map atau analisis visual grafis deskriptif-statistik. artinya kombinasi dari ke enam belas parameter tersebut, yaitu :<\/span><\/p>\n

      \n
    1. Kemiskinan<\/li>\n
    2. GDP<\/span><\/li>\n
    3. Jumlah sekolah per provinsi<\/span><\/li>\n
    4. Pengangguran<\/span><\/li>\n
    5. NER atau Net Enrollment Ratio<\/em><\/span><\/li>\n
    6. Kepadatan penduduk<\/span><\/li>\n
    7. Tindak Pidana<\/span><\/li>\n
    8. Angkatan kerja<\/span><\/li>\n
    9. Populasi penduduk<\/span><\/li>\n
    10. Index pembangunan manusia<\/span><\/li>\n
    11. Pekerjaan<\/li>\n
    12. Lapangan kerja<\/span><\/li>\n
    13. APBD, DAU, DAK<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      akan memberi gambaran mengenai hasil pembangunan yang terkait dengan Pendidikan di Indonesia setelah 67 tahun merdeka.<\/span><\/p>\n

      Pemetaan network strategy menjelaskan awal dan inti kegiatan Pendidikan, sebagai ruh pembangunan bangsa beserta cross domain netwotk stategy sekaligus. Ketika manusia adalah subyek yang mengubah peradaban melalui proses pembangunan sebuah bangsa maka amanat pencerdasan kehidupan bangsa dalam konstitusi diemban oleh Pendidikan dan hanya oleh Pendidikan. Namun demikian, ketika manusia berkembang secara sosial maka Pendidikan tidak berdiri sendiri, Pendidikan menjadi bagian integral dari sistem jaringan strategi dan kebijakan pembangunan bangsa.<\/span><\/p>\n

      \"Jaringan<\/a><\/p>\n

      Oleh karena itu, penelitian mengenai pendidikan tidak mungkin tidak terkait dengan besaran makro, mengingat inti pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia sebagai cara sekaligus tujuan.<\/span><\/p>\n

      a. Konsepsi Gambaran Umum<\/span><\/strong>
      \nPembangunan warga sejati adalah domain Pendidikan, namun tidak akan berarti apa-apa bila domain Kesejahteran Rakyat, Pertahanan dan Keamanan, serta Ekonomi tidak saling bersinergi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera lahir dan batin, hidup di negeri yang panjang punjung, pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tur raharja dimana anak bangsa adalah input produktif pembangunan bangsa dan sekaligus pasar melimpah bagi pembangunan bangsa di seluruh negeri.<\/span><\/p>\n

      Untuk tujuan pembangunan bangsa, Pendidikan bertanggung-jawab untuk menyediakan angkatan kerja yang produktif sebagai input industri dan menjadi pasar potensial bagi output industri. Pendidikan untuk menyediakan angkatan kerja produktif tidak mungkin dilakukan tanpa badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, men sana in corpore sano. Maka, strategi dan kebijakan Kesejehateraan Rakyat harus mendukung program pendidikan.<\/span><\/p>\n

      Yang dimaksud dengan industri adalah kumpulan dari usaha sejenis dari hulu ke hilir, dari sektor primer, sekunder, hingga tersier dari sektor produksi maupun jasa. Masyarakat adalah konsumen dari output industri baik produk maupun jasa. Dari sektor industri hulu dan primer dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh hasil pendidikan, di sisi yang lain mereka juga menjadi pasar yang menyerap hasil produksi tersebut.<\/span><\/p>\n

      \"Industri\"<\/a><\/p>\n

      Menurut terminologi ekonomi, Rumah Tangga adalah unit ekonomi dimana added value<\/em> diciptakan. Dalam hal ini, kapasitas pelaku di unit ekonomi itu ditingkatkan melalui pendidikan sehingga menghasilkan pasar tenaga kerja yang berkualitas dan berjati diri. Dengan demikian, pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan masyarakat guna mengakses tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Siklus ekonomi tersebut juga menjelaskan bagaimana nilai tambah suatu negara diciptakan dimana sumber daya manusia memegang peran inti sebagai pelaku dan penentu.<\/span><\/p>\n

      Juga, masih dalam konteks Hankamnas, pendidikan diharapkan mampu untuk memperbaiki social choice<\/em> dalam proses kehidupan yang demokratik, secara berkelanjutan sesuai dengan konstitusi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat. Juga, pendidikan diharapkan mampu untuk mengembangkan human capability<\/em> dengan memperhatikan Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kemanusiaan, Kebudayaan, dan Kebangsaan<\/span> untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik agar mampu untuk memilih aternatif-alternatif pilihan secara bebas dan cerdas serta bertanggung jawab guna mewujudkan Indonesia yang semakin beradab dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah pertahanan dari dalam yang harus dibangun melalui pendidikan dan bukan hanya pertahanan secara pisik dari luar. Sifatnya sangat stratejik dan gradual jangka panjang, dan itu hanya melalui Pendidikan.<\/span><\/span><\/p>\n

      Lebih lanjut, dua hal yang akan selalu menjadi perhatian dalam konteks kesejahteraan dalam pembangunan, yaitu Pertumbuhan Angkatan Kerja (PAK) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Bila PAK > PE maka akan terjadi pengangguran yang akan berdampak ke kemiskinan dan tindak pidana. Maka, Strategi dan Kebijakan Ekonomi harus menjaga itu. Di sisi yang lain, Strategi dan Kebijakan Kesra juga harus mendukung strategi dan kebijakan ekonomi. Juga Strategi dan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung terciptanya lingkungan yang memungkinkan goal ekonomi tercapai. Maka, network strategy ke empat bidang tersebut harus terjaga untuk mewujudkan goal tunggal yaitu tujuan kemerdekaan yang sekaligus menjadi pusat enerji dan gerak yang mempersatukan.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

      Yang terakhir, ada tiga domain strategi dan kebijakan Pendidikan untuk membangun bangsa Indonesia, yaitu Pertahanan dan Keamanan, Angkatan Kerja Produktif, Output Sosial Positif<\/span>. Domain ini menjadi koridor dan sekaligus tujuan keberadaan pendidikan dalam struktur organisasi pemerintah Indonesia.<\/span><\/p>\n

      Pertahanan dan Keamanan bukan hanya menjadi tanggungjawab departemen Pertahanan dan Keamanan serta Kepolisian, namun juga menjadi tanggungjawab Pendidikan menyangkut pembangunan jiwa dan identitas bangsa<\/span> untuk mewujudkan counter hegemogy<\/em> terhadap hegemoni yang tidak sesuai dengan jiwa dan ideologi bangsa Indonesia. Berbagai fenomena negatif aktor anti NKRI yang muncul telah menjadi bukti empirik betapa Pendidikan telah gagal menjalankan fungsi dan perannya untuk menghadirkan output sosial positif sesuai dengan hakekat pendidikan., termasuk dalam pemeliharaan lingkungan.<\/span><\/p>\n

      Angkatan Kerja jelas menjadi tanggung-jawab domain Pendidikan. Penggarapan sisi Intellectual, Affective, dan Psycho-motor jelas domain garapan Pendidikan. Maka, bagaimana menyiapkan anak bangsa agar semakin mengenali dirinya sendiri, semakin berguna bagi sesama, lingkungan, dan bangsanya, siap menyongsong perubahan dan masa depan, serta mencintai bangsa dan negaranya dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan tanah airnya di atas kepentingan sendiri dan kelompok atau golongannya. Maka, kualitas angkatan kerja sebagai input industri akan menjadi taruhan bagi pembangunan bangsa adalah domain strategi dan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, angkatan kerja yang merupakan output Pendidikan ini akan menghasilkan input potensial bagi dunia kerja dan agen perubahan masyarakat serta sekaligus calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Tentu, pengangguran dan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab domain strategi dan kebijakan Pendidikan namun juga domain strategi dan kebijakan di bidang Kesejahteraan rakyat dan Ekonomi\u00a0.<\/span><\/p>\n

      Output Sosial Positif adalah output Pendidikan. Ketika, bukan hanya Penduduk Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau dengan kondisi geografi yang berbeda-beda dan membutuhkan pendidikan, namun juga pendidikan menyangkut pula masalah \u201cpenggulowenthahan\u201d anak bangsa yang menyangkut pengadaan sarana dan prasarana serta proses dan isi yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing keragaman geografi dan sosial, maka ouput sosial positif dalam keragaman itu adalah agar jiwa bangsa Merah Putih, watak bangsa Pancasila, dan jati diri bangsa Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kehidupan sosial. Ketiga faktor ini menjadi suh rasa satu bangsa dan satu tanah air serta satu jiwa dalam NKRI. Aksi sosial positif didefinisikan lebih jelas dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara Indonesia sebagai Warga Sejati sesuai dengan mimpi para founding fathers.<\/span><\/p>\n

      Oleh karena itu, strategi dan kebijakan di bidang pendidikan menjangkau tiga unsur utama, yaitu :<\/span><\/p>\n

        \n
      1. Perangkat keras<\/span>, yaitu Sarana dan Prasarana Pendidikan<\/span><\/li>\n
      2. Perangkat Lunak<\/span>, yaitu Isi Pendidikan yang menerjemahkan kehendak konstitusi, dimana jiwa bangsa, jati diri bangsa, dan watak bangsa itu disemai selama proses sejak pendidikan paling dini<\/span><\/li>\n
      3. Pendidik<\/span>, yaitu Guru sebagai pendidik.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

        Penduduk Indonesia mendiami belasan ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote dimana hanya 1\/3 luas wilayah daratan, sisanya 2\/3 adalah wilayah lautan. Maka, Transportasi, komunikasi, dan distribusi akan menjadi isu utama dalam manajemen pemerintahan Indonesia tak terkecuali manajemen Pendidikan. Apalagi Pendidikan menyangkut bukan hanya pisik tetapi juga isi yang beragam sesuai dengan keragaman bawaan.<\/span><\/p>\n

        Analisis Umum<\/span>
        \na. Kependudukan<\/strong> <\/span>
        \nYang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk jelas berkaitan langsung dengan pendidikan dalam hal penyediaan sarana kelas dan sekolah serta pendidik yang memadai. Bukan hanya karena Pendidikan terkait sangat erat dengan jumlah penduduk, tetapi juga karena secara geografis penduduk Indonesia tersebar di belasan ribu pulau dengan 1\/3 luas wilayah daratan, maka Pendidikan menjadi masalah yang pelik dan rumit serta tidak sama dibanding dengan negara benua terutama dalam faktor pengkat keras dan distribusi pendidik.<\/span><\/p>\n

        Jumlah penduduk Indonesia pada 1971, menurut BPS-Susenas, sebanyak 119.2 juta jiwa dan pada 2010 telah menjadi 237.6 juta jiwa, atau naik sebesar 118,4 juta jiwa selama sembilan tahun, atau 13.2 juta jiwa setiap tahun. Dengan menggunakan logaritmic regression yang memberi R2=0.96, penduduk Indonesia tahun 2030 akan mencapai 315 juta jiwa.<\/span><\/p>\n

        \"Jumlah<\/a><\/p>\n

        Perkembangan penduduk di desa dan kota tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa ada perpindahan dari penduduk desa ke kota sebesar 1% selama tujuh tahun. Urbanisasi adalah penjelasannya. Selama empat tahun yaitu tahun 2007 hingga 2011 telah terjadi perubahan komposisi penduduk desa dan kota. Pada tahun 2007, persentase penduduk desa 64% dan persentase penduduk kota 36%, namun pada 2010 persentase penduduk desa 63% dan sisanya di kota. Itu berarti, dalam setahun rata-rata terjadi perpindahan penduduk 0.25% dari desa ke kota atau perubahan status desa menjadi kota yang tentu saja membawa konsekuensi pada komplikasi masalah sosial dan pendidikan. Inilah Economic Geography Krugman untuk menunjukkan sumber ketidakadilan.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-59\"<\/a><\/p>\n

        Selanjutnya, dari 237 juta jiwa tersebut, 136.6 juta jiwa atau 57.5% tinggal di Pulau Jawa dimana 47.5% tinggal di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan 10% sisanya di provinsi DKI, Banten, dan DIY, Gambar 53. Itu berarti juga, 42% penduduk Indonesia sisanya tersebar di 28 provinsi yang tersebar di empat pula besar yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta belasan ribu pulau yang tersebar dari Miangas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke, dimana Papua Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 760 ribu jiwa, dan provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 43 juta jiwa, Dari fakta ini, jelas tergambar masalah distribusi penduduk yang menjelaskan ketidakadilan distribusi ekonomi seperti digambarkan oleh Krugman dalam economic geography theory.<\/span><\/p>\n

        Dalam analisis regresi dikenal kingkong effect<\/em>, yaitu variable yang menyimpang besar sekali dan mengganggu secara significan pembacaan data atau mengaburkan realita. Dalam hal ini, kingkong effect itu adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini membuat rata-rata penduduk provinsi menjadi sekitar 5 juta, padahal kenyataannya tidak demikian. Disamping itu, kingkong effect<\/em> itu juga membuat standard deviasi semakin lebar. Maka, kalau kingkong effect<\/em> dihilangkan akan diperoleh analisis yang lebih realitis.<\/span><\/p>\n

        Setelah kingkong effect dihilangkan, bukan hanya standard deviasi menjadi lebih sempit, namun juga muncul lima outliers, yaitu Sumatra Utara, Banten, DKI, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Juga, rata-rata jumlah penduduk di setiap provinsi kini menjadi 4 juta jiwa dan sekitar 60% jumlah penduduk di bawah rata-rata nasional dengan Papua Barat yang paling sedikit jumlah penduduknya.<\/span><\/p>\n

        Urbanisasi seperti ini, bukan hanya akan menyebabkan kepadatan penduduk dan selanjutnya memunculkan masalah lingkungan pendidikan, namun juga gesekan-gesekan sosial bila tidak dikelola. Ini bukan hanya sebuah siklus yang saling berhubungan, tetapi juga masalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.<\/span><\/p>\n

        Sebaran penduduk dengan kondisi geografi bawaan seperti Indonesia, tentu menjadikan manajemen pendidikan Indonesia sungguh tidak mudah dalam hal perencanaan, koordinasi, dan integrasi terkait dengan masalah :<\/span><\/p>\n

        1. Penyediaan fasilitas sekolah, dan distribusi sarana dan prasarana<\/span>
        \n2. Penyediaan Guru dan bahan ajar<\/span>
        \n3. Administrasi persekolahan <\/span>
        \n4. Penyeragaman dan penyatuan isi pendidikan<\/span>
        \n5. Pengendalian<\/span>
        \n6. Transportasi<\/span><\/p>\n

        Sebagai contoh, Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup 6 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, dan 299 desa\/kelurahan dimana 96% wilayah adalah lautan dengan 1350 pulau besar dan kecil. Banyak provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografi seperti Kepulauan Riau. Seandainya bukan kepulauan, maka kondisi geografi ring of fire yang berupa pegunungan juga menjadi masalah tersendiri ketika transportasi belum tersedia secara memadai seperti di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat, bahkan di beberapa wilayah pegunungan di pulau Jawa kondisinya tidak berbeda. Maka, pengelolaan Pendidikan di NKRI memang membutuhkan bukan hanya biaya besar namun juga komitmen yang besar pula sebagai taruhan untuk membangun bangsa Indonesia masa depan dimanapun mrreka berada.<\/span><\/p>\n

        Lebih lanjut, Gambar 55 menayangkan sebaran kepadatan penduduk disetiap provinsi. DKI menjulang tinggi, yaitu 14.469 jiwa per km2. Karena pengaruh DKI maka bukan hanya sebaran data kepadatan penduduk provinsi di Indonesia tidak terlihat namun juga rata-rata kepadatan penduduk di setiap provinsi menjadi 687 jiwa per km2.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-60\"<\/a>
        \nBila DKI sebagai kingkong effect dihilangkan, maka Gambar 56 memberi gambaran yang lebih baik yaitu enam outliers provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi, yaitu Bali, Banten, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan jawa Timur. Bandingkan dengan kepadatan penduduk provinsi lain di luar DKI di pulau Jawa, terendah provinsi Jawa Timur 784 jiwa per km2 dan tertinggi provinsi Jawa Barat 1.217 jiwa per km2. Di peta sangat jelas terlihat bahwa Jawa Barat dan DKI adalah wilayah dengan julah penduduk terpadat dan ternyata masih sangat luas wilayah Indonesia yang tidak padat penduduk. Di luar enam provinsi tersebut, dua puluh enam provinsi di Indonesia di bawah rata-rata nasional yaitu 220 jiwa per km2.<\/span><\/p>\n

        Namun demikian, bila laju pertambahan penduduk hasil sensus 2010 diperhitungkan maka sungguh mengejutkan, Gambar 57. Papua merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia dan kemudian disusul oleh dua provinsi yang lain, yaitu Provinsi Sumatra Utara dan Kalimantan Timur. Dan, selanjutnya di urutan ke tiga laju pertambahan penduduk hampir merata di semua pulau besar dan kecil yang tersebar di yurisdiksi wilayah Indonesia . Tentu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta guru akan menjadi prioritas di lokasi dengan medan yang tidak mudah.<\/span><\/p>\n

        \"Laju<\/a><\/p>\n

        Secara agregat, jumlah penduduk dan laju pertambahan penduduk itu tercermin di Piramida penduduk hasil Susenas 2010 dan ditayangkan pada Gambar 58. Usia 0-9 tahun jelas membutuhkan pendidikan dasar yang mamadai dan itu sangat penting. Demkian pula dengan usia diatasnya yang membutuhkan jenjang tingkat pendidikan selanjutnya sebelum bekerja dan hal itu merata di seluruh Indonesia.<\/span><\/p>\n

        Selanjutnya, usia 15-30 adalah usia yang membutuhkan lapangan kerja dimana pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan, bila masalah pengangguran dan kemiskinan tidak ingin muncul. Disini, Strategi dan kebijakan ekonomi serta kesra berperan. Dengan demikian, masalah kependudukan yang dihadapi oleh pendidikan adalah :<\/span><\/p>\n

        1. Distribusi penduduk yang tidak merata dengan mayoritas penduduk di Jawa dan sisanya tersebar di luar pulau Jawa,<\/span><\/p>\n

        2. Kepadatan penduduk yang tidak merata dengan kepadatan tertinggi ada di pulau Jawa<\/span>
        \n3. Sebagian besar penduduk ada di desa<\/span>
        \n4. Jumlah penduduk yang terus meningkat<\/span>
        \n5. Laju pertumbuhan yang berbeda-beda.<\/span><\/p>\n

        \"Piramida<\/a><\/p>\n

        Oleh karena itu, strategi dan kebijakan Pendidikan, bagaimanapun juga harus memperhitungkan pemerataan kebutuhan perangkat keras dan pemerataan pendidik sesuai dengan piramida penduduk tersebut dan itu hukumnya wajib karena itu merupakan perintah konstitusi, apalagi di UU No 20 Th 2003 dengan jelas dinyatakan wajib belajar sembilan tahun.<\/span><\/p>\n

        Namun demikian, bila melihat Gambar 59 yang menayangkan perceptual map jumlah penduduk dan jumlah sekolah, maka tampak bahwa kebijakan pemerintah untuk membangun sekolah memang sebanding dengan jumlah penduduk, seperti ditunjukkan oleh R2 = 0.97. Dengan kata lain, jumlah penduduk menjadi parameter keputusan. Masalahnya, apakah jumlah sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhan menurut piramida penduduk\u00a0?<\/span><\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-61\"<\/a><\/p>\n

        Piramida penduduk menjelaskan pula jumlah pelayanan pendidikan yang berbeda di setiap kelompok usia. Paling sedikit, analisis di Gambar 60 dan Gambar 15 menjelaskan bahwa tingkat penerimaan pendaftar berbeda di setiap provinsi maupun di setiap jenjang pendidikan. Yang agak merata memang di jenjang pendidikan SD.<\/span><\/p>\n

        \"Pendaftar<\/a><\/p>\n

        Pertama, Sangat jelas bahwa persentase jumlah pendidikan negeri terus menurun seiring kenaikan jenjang pendidikan. Demikian pula persentase pendaftar tidak diterima yang cenderung bertambah seiring kenaikan jenjang pendidikan. Bila di jenjang SD yang tidak diterima 8.06% maka pada jenjang SMP menjadi 15.68%. Tampak bahwa sebenarnya Wajib Belajar Sembilan tahun itu tidak berjalan. Lebih lanjut, persentase pendaftar yang tidak diterima di SMA juga semakin meningkat, yaitu 22.09% dan SMK hampir dua kali lipatnya yaitu 40.62%. Sedang, di perguruan tinggi negeri yang tidak diterima mencapai 63.48%.<\/span><\/p>\n

        \"Pendaftar<\/a><\/p>\n

        Ke dua, Gambar 60 dan Gambar 61 memberi ilustrasi menarik mengenai fenomena pandaftar tidak diterima di pendidikan negeri dan swasta. Ternyata, % pendaftar tidak diterima di pendidikan negeri di semua jenjang pendidikan lebih tinggi dari % pendaftar tidak diterima di pendidikan swasta. Ini berarti, pendidikan tinggi negeri memang menjadi pilihan karena biayanya lebih murah dari pada pendidikan swasta.<\/span><\/p>\n

        Ke tiga, bila ke dua data tersebut di-interseksi, maka tampak bahwa peran pendidikan swasta adalah komplemen bagi pendidikan negeri. Bila pendidikan negeri mendominasi jumlah pendidikan SD maka secara pasti, seiring kenaikan jenjang pendidikan, % jumlah pendidikan negeri berkurang dan sebaliknya % jumlah pendidikan swasta bertambah. Ini tentu memunculkan pertanyaan menarik, apa peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena angkatan kerja, pengangguran, kemiskinan, dan jumlah penduduk.<\/span><\/p>\n

        b. Ketenagakerjaan<\/span>
        \nSetelah jumlah penduduk, sebaran penduduk di setiap provinsi, sebaran penduduk di desa dan kota, kepadatan penduduk Indonesia, dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dipetakan, maka sebagai langkah berikutnya adalah memetakan angkatan kerja.<\/span><\/p>\n

        Gambar 62 menunjukkan perbandingan kondisi angkatan kerja 2010 dan 2011. Ada gejala equilibirum pada rantai markov dengan transitional probability yang menjelaskan perpindahan angkatan kerja dari desa ke kota dan mengurangi jumlah angkatan kerja di desa. Ini bisa dipahami dengan mudah bahwa lapangan kerja di kota menawarkan incentive yang lebih besar. Angkatan kerja di desa tahun 2010 58% dan tahun 2011 52% atau turun 6% dan membuat angkatan kerja di kota tahun 2010 42% naik menjadi 48%. Kondisi ini menjelaskan arus urbanisasi. Krugman menyebut gejala ini sebagai sebab ketidakadilan karena kaum terdidik akan meninggalkan desa.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-62\"<\/a><\/p>\n

        Disamping itu, Pendidikan tidak akan pernah lepas dari masalah penyediaan angkatan kerja. Kalau memperhatikan kondisi geografi dan sistem pemerintahan Indonesia, maka usaha untuk menaikkan insentif di desa tentu bukan menjadi domain strategi dan kebijakan pendidikan, namun Ekonomi dan Kesra.<\/span><\/p>\n

        Gambaran distribusi angkatan kerja berdasar pendidikan selama kurun waktu 2008-2011 yang ditayangkan pada Gambar 17, menjelaskan betapa angkatan kerja \u2264 SD mendominasi. Yang menjadi isu disini bukan jumlah absolut, namun delta atau pertambahan angkatan kerja. Artinya, pendidikan yang lebih tinggi jelas pertambahannya naik, namun itu tidak mengubah peta proporsi angkatan kerja secara nasional, sehingga dominasi angkatan kerja \u2264 SD tetap saja mendominasi.<\/span><\/p>\n

        \u00a0\"Screenshot-63\"<\/a><\/span>
        \n Bila angkatan kerja itu digali lebih dalam lagi berdasar jenjang pendidikan, tampak bahwa angkatan kerja yang paling dominan dari 2008-2011 adalah SD hingga SLTA dan distribusi itu itu tidak berubah, paling tidak selama empat tahun terakhir, sejak 2008, dengan nilai rata-rata dan standard deviasi yang relatif sama, Gambar 63.<\/span><\/p>\n

        Angkatan kerja jenjang SMTP diatas rata-rata namun masih berada dalam standard deviasi. Sisanya, yaitu jenjang pendidikan SMTA hingga Universitas berada dibawah rata-rata namun masih berada dalam standard deviasi. Pola ini ternyata tidak banyak berubah selama kurun waktu empat tahun tersebut.<\/span><\/p>\n

        Sebagai tambahan, Gambar 64 memberi gambaran yang lebih jelas mengenai dominasi angkatan kerja jenjang pendidikan tahun 2011, yaitu \u2264 SD 49%, SMTP 20%, SMTA 16%, dan SMTA Kejuruan 9%, atau sekitar 94%. Sisanya angkatan kerja 6% untuk jenjang pendidikan diploma dan universitas. Sebagai pembanding adalah angkatan kerja nasional 2010, relatif tidak berubah.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-64\"<\/a><\/p>\n

        Yang terakhir, secara lebih rinci menunjukkan distribusi jumlah angkatan kerja di desa dan kota menurut pendidikan :<\/span>
        \n1. Jumlah angkatan kerja nasional dominan adalah SLTA ke bawah dengan jenjang pendidikan SD paling dominan, yaitu 33%.<\/span>
        \n2. Hanya 13% angkatan kerja jenjang Diploma dan Universitas. Ini berarti, 87% sisanya jenjang pendidikan SMA ke bawah.<\/span>
        \n3. Jumlah angkatan kerja SLTP hampir merata di desa dan kota. Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun belum terlihat di data ini.<\/span>
        \n4. Angkatan kerja mayoritas di desa adalah tingkat \u2264 SD dan SMTP. Angkatan kerja mayoritas di kota adalah tingkat \u2264 SD <\/span>
        \n5. Proporsi angkatan kerja lebih banyak di desa.<\/span>
        \n6. Pendidikan \u2264 SD ke bawah mendominasi angkatan kerja Indonesia.<\/span>
        \n7. Pendidikan Diploma memiliki proporsi paling kecil dalam angkatan kerja.<\/span><\/p>\n

        \u00a0\"Screenshot-65\"<\/a><\/span><\/p>\n

        Ke tujuh butir kesimpulan di atas memunculkan pertanyaan mengenai peran Pendidikan dalam memajukan kesejahteraan umum seperti dalam amanat konstitusi serta bagaimana implementasi kebijakan di bidang tersebut.<\/span><\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-66\"<\/a><\/p>\n

        Maka, distribusi dimana usia diatas 15 tahun bekerja di berbagai sektor telah menjawab sebagian besar pertanyaan tersebut, Gambar 66. Itu berarti, ada kemungkinan kesenjangan antara kualifikasi kebutuhan industri dengan tawaran angkatan kerja atau memang tidak cukup tersedia lapangan kerja dimana PE< PA. Namun demikian, bila distribusi angkatan kerja nasional Gambar 65 digandengkan dengan populasi usia > 15 tahun yang bekerja di berbagai lapangan industri, Gambar 66, semakin tampak bahwa ada ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan ketersediaan angkatan kerja sebagai akibat kebijakan di bidang pendidikan.<\/span><\/p>\n

        Padahal, seperti ditunjukkan oleh Gambar 67, jumlah usia \u2265 15 tahun yang bekerja di berbagai sektor industri naik terus seiring laju pertambahan penduduk. Selama tujuh tahun terakhir, juga terjadi fenomena rantai Markov, yaitu perpindahan dari satu sektor industri ke sektor industri yang lain<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-67\"<\/a><\/p>\n

        Sektor Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 43% di 2004 menjadi 36% di 2011 atau turun rata-rata sekitar 1% setiap tahun. Padahal sektor ini yang paling menyedot tenaga kerja dan harus digarap menurut Firmansyah atau sebagai sektor tradable yang rendah dan harus digarap menurut INDEF. Perpindahan sektor tersebut mudah dilihat arahnya ke sektor Construction, Manufacturing Industry, dan Community Social and Personal Service Wholesale Trade Retail Trade Restaurants and Hotels. Sektor-sektor ini jelas berada di urban area. <\/span><\/p>\n

        Dengan demikian, ada dua masalah pokok yang belum bisa diatasi dalam pendidikan formal, yaitu pemerataan pendidikan dan pemerataan kesempatan kerja. Ini adalah sumber pengangguran dan kemiskinan yang mestinya, masalah ini, menjadi prioritas pembangunan bangsa. Hakekat manajemen untuk memperbaiki keadaan dengan merencanakan dan menyusun prioritas tidak jelas benar hasilnya bila dilihat secara integratif. Berbagai standard pendidikan yang telah disusun, termasuk berbagai program ternyata belum menunjukkan hasil sesuai dengan misi pendidikan. Justru sebaliknya berbagai fenomena sosial negatif yang muncul.<\/span><\/p>\n

        c. Pengangguran<\/span>
        \nKalau menggunakan takaran BAPPENAS, 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400 ribu tenaga kerja. Maka, dengan pertumbuhan ekonomi 6.5%, dimana data angkatan kerja di kota dan desa tahun 2011 sebesar 116 juta jiwa, akan terserap 6.5 X 400 ribu = 2.6 juta jiwa angkatan kerja. Padahal tersedia angkatan kerja 116 juta jiwa. Ini berarti, ada sektor informal yang menyerap jumlah besar sisa tenaga kerja di Desa yang tidak diserap oleh industri, atau terjadi pengangguran.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-68\"<\/a><\/p>\n

        Maka, dengan membandingkan Pengangguran terbuka 2004 dan 2010, Gambar 68, tampak bahwa telah terjadi peningkatan pengangguran terbuka berpendidikan tingkat SMA, Diploma, dan Universitas, meskipun di tingkat pendidikan SMP dan SD menurun. Ini menunjukkan penurunan kualitas angkatan kerja bagi industri, atau memang benar bahwa pertumbuhan ekonomi 6.5% tersebut tidak mampu menyerap ledakan angkatan kerja baik di desa maupun di kota. Fenomena ini memberi gambaran mengenai masalah integrasi strategi dan kebijakan.<\/span><\/p>\n

        Namun demikian, pemetaan pengangguran terbuka perlu untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan publik. Pengangguran terbuka menurut jenjang pendidikan akan menjelaskan bagaimana tujuan pendidikan untuk membangun bangsa diwujudkan. Pada tahun 2011, seperti ditunjukkan oleh Gambar 68, Penganguran terbuka jenjang \u2264 SD diatas rata-rata dan di luar standard deviasi. Untuk jenjang SMTP, meskipun dibawah rata-rata namun masih dalam batas standard deviasi. Namun demikian, jumlah pengangguran terbuka tersebut secara absolut juga masih besar yaitu 1.890.755 jiwa. pada jenjang SMTA, meskipun dibawah rata-rata, namun jumlahnya juga besar, yaitu 3.074.946 jiwa.<\/span><\/p>\n

        Jadi, bila pengangguran terbuka 2011 dari < SD hingga Diploma digabung maka akan diperoleh angka cukup besar yaitu 7.840.261 jiwa yang didominasi oleh jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMTA sebesar 82%, Gambar 69. Meskipun trend pengangguran turun namun komposisi pengangguran relatif tetap. Ada perpindahan probabilitas pengaguran dari 2010 ke 2011 yang tidak berarti. Artinya, SD, SLP, dan SMTA masih mendominasi.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-69\"<\/a><\/p>\n

        Ketika jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 237.6 juta jiwa dan angkatan kerja 115.9 juta jiwa, artinya 115.9\/237.6= 48.8 % penduduk Indonesia mencari pekerjaan. Disamping itu, penduduk yang berusia di atas 15 tahun dan bekerja di berbagai sektor industri 109.7 juta jiwa, Gambar 20, itu berarti 109.7\/115.9= 94.7 % yang bekerja, sisanya 5.3% tidak bekerja atau menganggur. Jumlah pengangguran terbesar adalah jenjang SMA 40%, SMP 20%, dan SD 17%. meskipun jumlah angkatan kerja di jenjang itu juga tidak banyak, yaitu pengangguran jenjang Diploma 5% sedang jenjang Universitas 9%.<\/span>
        \n Pengangguran terbuka di setiap provinsi pada tahun 2011, seperti ditayangkan pada Gambar 70, menjelaskan bahwa ada enam provinsi yang memiliki pengangguran terbuka diatas rata-rata, seluruhnya berada di pulau Jawa dimana Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Dari enam provinsi dengan pengangguran ditas rata-rata tersebut, gabungan provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI yang terletak dalam satu area dan terdapat banyak industri disana justru menjadi wilayah yang mengandung banyak pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka di Jawa Barat dua kali dibanding DKI. Provinsi dengan pengangguran terbuka terendah adalah Sulawesi Barat.<\/span><\/p>\n

        Dalam hal ini, Firmansyah ([Firmanzah, 2012]) mengkritisi strategi pro job \u2013 pro growth pemerintah SBY agar juga menyelesaikan masalah kemiskinan dengan mengoptimalkan sektor pertanian-kehutanan-perkebunan-kelautan sehingga koordinasi lintas kementrian harus dilakukan. Empat sektor yang disebut oleh Firmansyah untuk dioptimalkan tersebut adalah sektor dimana kemiskinan paling banyak dengan angkatan kerja paling banyak SMA ke bawah.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-70\"<\/a><\/p>\n

        Meskipun pengangguran terbuka di 27 provinsi berada di bawah rata-rata nasional, namun dari perspektif lain mungkin saja mengalami tekanan masalah yang tidak kalah peliknya. Sulawesi Barat dengan pengangguran terbuka terendah mungkin saja harus menghadapi masalah lain seperti Pendidikan, Kemiskinan, atau Tindak-pidana.<\/span><\/p>\n

        Yang terakhir, pengangguran terbuka untuk primary school<\/em> hingga senior high school<\/em> seperti ditunjukkan oleh Gambar 71 terus menurun sejak 2004 hingga 2011 dan kecenderungan itu akan terus berlanjut. Itu mencerminkan dunia kerja yang paling banyak membutuhkan jenjang pendidikan tersebut. Ada dua kemungkinan yang bisa dipetik, yaitu alasan ekonomi dan alasan kualitas atau fitness for use.<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

        \"Screenshot-71\"<\/a><\/p>\n

        Pengangguran terbuka untuk Primary School hingga Senior High School menurun sejak 2005, namun pengangguran terbuka untuk Under Primary School, Diploma, dan University mengalami kenaikan, lebih jelas di super impose Gambar 71. Ini menandakan bahwa lapangan kerja di dominasi oleh lulusan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Pengangguran kaum tidak terdidik atau tidak terpelajar malah diatas diploma. Apakah lapangan kerja ini mencerminkan kebutuhan yang dipersiapkan oleh manajemen Pendidikan Indonesia?<\/span><\/p>\n

        d. Kemiskinan dan Pengangguran<\/span>
        \nKependudukan dan kemiskinan adalah isu krusial dalam masalah pendidikan. Apakah penduduk miskin akan selamanya miskin ? Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan tersebut ?<\/span>
        \nAda beberapa kriteria kemiskinan, misal WB, UNDP. Namun, kriteria penduduk miskin yang dijadikan ukuran oleh Bappenas adalah :<\/span>
        \n        \"Screenshot-72\"<\/a><\/p>\n

        Dari kriteria tersebut, di Gambar 72 tampak bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota dari 2007 hingga 2011 juga mempengaruhi komposisi penduduk miskin* di desa 13.6 juta dan di kota 23.6 juta tahun 2007, menjadi 11 juta di desa dan 18.9 juta di kota tahun 2011, atau berkurang dengan 1% selama empat tahun dan membuat jumlah penduduk miskin di kota juga naik dengan 1%. Jadi, secara nasional jumlah penduduk miskin di desa dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin di kota. Ketika Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan penduduk tersebar di belasan ribu pulau, maka bagaimana distribusi penduduk miskin itu di setiap provinsi ?<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-73\"<\/a>
        \n Yang pertama, jumlah penduduk miskin di desa dan kota dari 2007 hingga 2011 memang cenderung turun. Laju penurunan penduduk miskin di desa relatif lebih cepat dan laju penurunan penduduk miskin di kota cenderung yang lebih lambat, seperti tercermin pada koefisien trend linier f(x) pada Gambar 73.\u00a0<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-74\"<\/a>
        \n Selanjutnya. Gambar 74 menjelaskan distribusi jumlah penduduk miskin di Kota antara tahun 2007 dan 2011 diseluruh provinsi. Ada dinamika perubahan sebagian provinsi, ada provinsi dengan jumlah penduduk miskin bertambah dan ada pula yang berkurang. Polanya tidak jelas sehingga tidak memberi gambaran apapaun mengenai dinamika perubahan tersebut. Kalimantan Barat sebagai misal, jumlah penduduk miskin turun drastis, namun sebaliknya Kepulauan Riau justru meningkat tajam. Sumatra Utara turun namun tetap bertengger di urutan ke tiga. Yang pasti, tiga kantung kemiskinan Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tetap menduduki urutan pertama soal jumlah penduduk miskin.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-76\"<\/a><\/p>\n

        Secara absolut, yaitu jumlah penduduk miskin, tiga provinsi di Jawa menduduki peringkat tertinggi jumlah penduduk miskin jauh meninggalkan provinsi yang lain. Artinya, bila ditambah dengan jumlah penduduk miskin di provinsi DKI, Banten, dan DIY maka pulau Jawa memiliki beban jumlah penduduk miskin tertinggi dan mendominasi jumlah penduduk miskin Indonesia yaitu 137 juta dari 237 juta penduduk Indonesia atau 57.5%. Sisanya 42.5% tersebar di luar pulau Jawa dari Miangas sampai pulau Rote dan dari Sabang sampai Merauke.<\/span><\/p>\n

        Bila dilihat dari persentase penduduk miskin di setiap provinsi, seperti ditayangkan pada Gambar 75, ternyata berbeda dari gambaran jumlah penduduk miskin secara absolut di Gambar 28. Ada sekitar 50% provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas rata-rata. Papua memang secara nasional memiliki persentase penduduk miskin paling parah dan disusul oleh NTT dan NTB. Namun, secara absolut, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat paling parah. Secara absolut atau secara relatif, penduduk miskin tetap saja harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengentaskannya.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-77\"<\/a><\/p>\n

        Maka, secara total, seperti ditayangkan oleh Peraga Gambar 76, penduduk miskin di desa adalah 63%. Bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa itu melalui pendidikan mengingat angkatan kerja di desa berpendidikan < SD adalah 67% ? Padahal, menurut Gambar 77 korelasi antara pertambahan jumlah penduduk dengan pertambahan jumlah penduduk miskin itu positif mengikuti liniear function dengan R2=0.92, artinya korelasi itu sangat kuat. Tiga provinsi berpenduduk besar di Jawa itu menjadi ranking tertinggi untuk kedua parameter tersebut, disusul jauh dibawah oleh Sumatra Utara. Semakin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah jumlah kemiskinan. Ini berarti bukan hanya pertambahan penduduk itu menjadi beban bukan modal pembangunan bangsa, tetapi juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi tidak berdampak kepada mereka, seperti temuan UNDP.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-78\"<\/a><\/p>\n

        Lebih jelas di Gambar 78, bar merah menandai jumlah penduduk miskin di Desa, sedang bar biru menandai jumlah penduduk miskin di Kota. Secara visual mudah terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Desa mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hanya dua provinsi yang memiliki paling sedikit jumlah penduduk miskin yaitu provinsi DKI dibawah 1% dan Kepulauan Riau 23.18%. Kemiskinan dan Pendidikan adalah pemikiran Dr Wahidin Soedirohoesodo di tahun 1900, tampaknya belum usai pula apa yang menjadi pemikiran beliau meskipun negeri ini sudah merdeka 67 tahun.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-79\"<\/a><\/p>\n

        Bila dilihat pada Perceptual Map Gambar 79, semakin tampak bahwa pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Desa dan Kota itu searah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan menggunakan linear regression pada R2 = 68%. Artinya, ketika jumlah penduduk bertambah maka jumlah penduduk miskin juga bertambah. Dengan kata lain, kemiskinan memproduksi kemiskinan. Sebagai contoh, provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, penduduk miskin itu lebih banyak di Desa, namun sebaliknya dengan provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak di Kota. Contoh lain adalah DKI, meskipun jumlah penduduk miskin di Desa dibawah rata-rata nasional namun jumlah penduduk miskin di Kota lebih tinggi dari provinsi Sumutra Utara.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-81\"<\/a><\/p>\n

        Indikator lain untuk menilai distribusi kemiskinan dan kekayaan di suatu negara adalah GINI, yaitu adalah salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan. Rasio itu, bila menggunakan skala 1 akan terbentang dari angka 0 hingga 1 dimana rasio angka 0 menandai distribusi pendapatan atau kesetaraan di bidang distribusi pendapatan yang sempurna, sebaliknya rasio angka 1 menandai distribusi pendapatan yang sama sekali tidak adil atau jurang perbedaan itu sempurna tidak adil. World Bank menggunakan skala 100. Laporan tahunan UNDP 2000-2009 menunjukkan bahwa negara-negara Scandinavia, termasuk Findlandia, sekitar 25, sedang Inggris 14, dan Amerika 40. GINI Index Indonesia menurut BPS 38, sedang menurut UNDP 39.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-82\"<\/a><\/p>\n

        Gambar 80 menunjukkan GINI rasio di seluruh Provinsi Indonesia berkisar antara 0.29 terendah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, hingga 0.43 tertinggi 0.43, yaitu provinsi Gorontalo. Rata-rata GINI rasio di Indonesia adalah 0.36 yang ditempati oleh Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI, dan Lampung. Ternyata provinsi dengan GINI rasio di atas rata-rata lebih banyak dibanding yang dibawah rata-rata. Jadi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu memang tersebar diseluruh provinsi dengan tidak merata dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu masih dominan.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-83\"<\/a><\/p>\n

        Bila data World Bank, yang menjelaskan urutan GINI Index seluruh negara di dunia dari urutan tertinggi hingga terendah, artinya dari kesenjangan kaya miskin terendah hingga tertinggi, digunakan, maka GINI Index Indonesia 34.1 di posisi 112 dari 153 negara dengan GINI Index terendah Denmark 24.7 dan tertinggi Seychelles 65.77.<\/span><\/p>\n

        Selanjutnya, bila data tersebut diterapkan untuk menilai setiap provinsi di Indonesia maka hanya ada delapan provinsi yang berada di bawah GINI Index 34 dengan provinsi Kepulauan Riau di posisi terendah. Itu berarti di dua puluh lima provinsi sisanya berada di atas rata-rata tersebut dengan provinsi Gorontalo di posisi puncak. Jadi GINI Index Indonesia menurut data World Bank 2005, yaitu 34.01 tidak berbeda secara signifikan dengan GINI Index rata-rata provinsi di Indonesia 2010, yaitu 34.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-84\"<\/a><\/p>\n

        Fenomena TKI juga bisa memberi gambaran masalah ini. Menurut BNP2TKI, pada tahun 2011 TKI menghasilkan devisa 6 – 7 miliar dolar AS per tahun, nomor dua setelah minyak, dan mereka berasal dari kantung kemiskinan pulau Jawa, NTT, Sumatra, Sulawesi ([BNP2TKI, 2012]). Jadi, PE<PA terbukti dan kebijakan pemerintah di bidang Kesra dan Ekonomi tidak terlihat untuk menyelesaikan masalah ini. Justru, fenomena TKI ini seakan sebagai jalan keluar atas ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Sungguh ironis.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-85\"<\/a><\/p>\n

        Pemasok Jumlah TKI terbesar, sebagian besar perempuan, juga berasal dari kantung-kantung kemiskinan di Jawa (BNP2TKI, 2012 ), Gambar 81. Distribusi TKI di negara tujuan dan jenis kelamin yang ditayangkan pada Gambar 82 semakin mengiris hati. Mayoritas perempuan bekerja di Saudi Arabia dan mayoritas Lelaki bekerja di Malaysia. Profesi mereka seperti ditayangkan oleh Gambar 37 sebagian besar adalah House Maid, Care Taker, Operator, Plantation Worker. Bidang pekerjaan yang seakan negeri ini tidak bisa menyediakan. Perempuan adalah penerus bangsa ini secara regeneratif, bagaimana nasib bangsa dipertaruhkan di masa yang akan datang ketika kondisi perempuan demikian.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-86\"<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        Disamping itu, tiga provinsi besar di Jawa itu, yaitu Jawa Barat , Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan fenomena kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran sangat jauh meninggalkan provinsi lain. Bila relasi itu dilihat dengan jumlah penduduk miskin kota, Gambar 86, maka provinsi Jawa barat berada di puncak, itu berarti jumlah penduduk miskin di kota dan penganggur di Jawa Barat paling banyak, bahkan meninggalkan Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam hal jumlah pengangguran maupun jumlah penduduk miskin di Kota. Degan R2 = 87% , hubungan antara jumlah penganggur dan penduduk miskin di Kota terjelaskan dengan cukup kuat. Fenomena urban juga terlihat dalam sebaran data. Ada korelasi positif dengan R2 = 69%, berdasar regresi linier, itu berarti setiap kenaikan satu unit Pengagguran di Desa dan Kota akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2.87 unit. Atau dengan kata lain, penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah bagi pembangunan bangsa, setelah 67 tahun merdeka sehingga angkatan kerja itu memunculkan fenomena pengangguran.<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        \"Screenshot-87\"<\/a><\/p>\n

        Bagaimana dengan jumlah penduduk miskin di Desa? Gambar 84 memberi gambaran menarik. Terutama untuk tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Indonesia, ternyata jumlah penduduk miskin di Desa lebih banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah dibanding di Jawa Barat. Berarti konsisten dengan fenomena yang ditayangkan di Gambar 86. Namun demikian, fenomena pengelompokan sebagian besar provinsi dengan jumlah penduduk miskin baik di Desa maupun Kota terlihat konsisten. Isunya tetap yaitu angkatan kerja, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-88\"<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        e. Kepadatan Penduduk dan Pengangguran<\/span>
        \nNamun, kalau tingkat kepadatan per kapita DKI yang demikian tinggi diperhitungkan, Gambar 41, dan jauh sekali meninggalkan provinsi yang lain, maka mudah sekali dipahami bila berbagai penyakit sosial di DKI muncul sebagai sebuah konsekuensi logis, Yang menarik, DIY justru sebaliknya. Meskipun tingkat kepadatan penduduk di urutan ke tiga, namun tingkat tindak pidana justru dibawah rata-rata dan bahkan cukup moderat dengan tindak pidana 6.988 per tahun.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-89\"<\/a><\/p>\n

         <\/p>\n

        Selanjutnya. hubungan antara kepadatan penduduk per km2 dengan pengangguran ada meskipun tidak begitu kuat. Namun garis regresi itu juga menunjukkan bahwa kenaikan satu unit kepadatan penduduk menyebabkan kenaikan pengangguran berdasar pendidikan. Intinya memang pengangguran berdasar educational attainment memberi kontribusi terhadap kepadatan penduduk. Bagaimana pendidikan menghasilkan output sosial positif akan menjadi tantangan dalam situasi ketika kepadatan penduduk sangat tinggi seperti di Jakarta adalah pertanyaan yang harus dijawab bukan melalui strategi pendidikan saja. Meskipun pengangguran tidak begitu tinggi di DKI, paling tidak dibandingkan dengan Jawa Barat yang menjadi tetangganya, namun bukan berarti kualitas masalah penyakit sosial lebih rendah dari Jawa Barat atau provinsi lain.<\/span><\/p>\n

        \u00a0Lebih dari itu, Gambar 87 juga menjelaskan pula bahwa 27 provinsi berada dibawah rata-rata tingkat kepadatan penduduk per km2 dan tingkat pengangguran nasional. Ke duapuluh tujuh provinsi itu dalam satu kluster yang tidak berjauhan, artinya kurang lebih memiliki masalah yang sama di kedua para meter tersebut, yaitu kepadatan penduduk per km2 dan pengangguran. Jawa Barat sebagai contoh, meskipun<\/span> unemployment by education attainment<\/em> tertinggi, namun tingkat kepadatan penduduk per km2 relatif tidak berbeda jauh dari provinsi lain.<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

        f. Kepadatan Penduduk dan Penduduk Miskin<\/span><\/p>\n

        Jumlah penduduk miskin di Desa dan Kota dengan kepadatan penduduk ternyata tidak bisa dideteksi bentuk korelasinya. Terbukti, DKI memang perpaduan ibukota, pusat bisnis Indonesia dan metropolitan dimana sebagian besar uang Indonesia beredar dan menjadi magnet luar biasa bagi siapa saja untuk mengadu nasib.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-90\"<\/a><\/p>\n

        Di luar DKI, kepadatan penduduk per km2 relatif tidak berbeda besar. Bahkan tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin di Desa dan kota tertinggi di Indonesia juga pada kisaran kepadatan penduduk per km2 yang tidak jauh berbeda.<\/span><\/p>\n

        g. Jumlah Penduduk dan Tindak Pidana<\/span>
        \nTindak pidana adalah output sosial negatif pendidikan ketika realita obyektif tidak sesuai dengan realita obyektif. Seperti ditayangkan oleh Gambar 89, jumlah tindak pidana per provinsi tahun 2009 menunjukkan bahwa kantung jumlah kemiskinan tertinggi di pulau Jawa mendominasi kasus tidak pidana dan berada di atas rata-rata kasus jumlah tindak pidana seluruh Indonesia, kecuali DIY dan Banten yang dibawah rata-rata. Fenomena kemiskinan dan fenomena tindak pidana tentu tidak bisa dilepaskan dari domain pendidikan dan lapangan kerja. <\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-91\"<\/a><\/p>\n

        Di sisi yang lain, jumlah tindak pidana secara nasional cenderung meningkat seperti ditayangkan pada Gambar 90 yang menunjukkan bahwa kecenderungan tindak pidana akan terus meningkat dimasa yang akan datang dan dijelaskan oleh logaritmic function dengan R2 0.9. Masalah ini kalau tidak diatasi akan menjadi aktor anti NKRI yang semakin besar dan berbahaya, apalagi apabila berkoalisi dengan aktor anti NKRI dari luar.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-92\"<\/a>
        \n Sebagai tambahan, Gambar 91 menayangkan perceptual map jumlah penduduk dan jumlah tindak pidana Indonesia. Ada pola korelasi yang mengikuti power function dengan R2=0.6, yang tidak begitu kuat karena DKI sebagai kingkong effect menciptakan error yang besar sehingga power function yang paling dekat menjelaskan dengan R2 60%.<\/span><\/p>\n

        \u00a0\"Screenshot-93\"<\/a><\/span><\/p>\n

        Seandainya data DKI dihilangkan atau tidak dikutsertakan maka pola itu akan dijelaskan oleh linear function dengan R2 yang jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula jumlah tindak pidana. Relasi antara pengangguran-kimiskinan tampak dalam fenomena ini. Sekali lagi, ini menjelaskan benang merah pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan tindak pidana, dimana bukan hanya pendidikan yang bertanggung jawab namun juga kesejahteraan rakyat, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-94\"<\/a><\/p>\n

        Gejala kingkong efect DKI tentu mengundang pertanyaan, mengapa berpola berbeda? Gambar 92 menunjukkan bahwa Kepadatan Penduduk dan tindak pidana juga tidak membentuk pola yang korelatif. Dengan kata lain, ada faktor lain yang membentuk data DKI seperti itu. Mungkin karena ibukota negara bercampur menjadi satu dengan pusat bisnis. Itu satu-satunya kemungkinan yang membedakan dibanding kota bisnis yang lain. Lagi, bila data DKI tidak diikutkan maka maka fungsi regresi akan cenderung linier ke atas, artinya tidak ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan tindak pidana. Artinya, tanpa pertambahan pendudukpun, tindak pidana meningkat.<\/span><\/p>\n

        Jadi, seperti fenomena tiga provinsi di Jawa itu, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, pertambahan penduduk korelatif dengan pertambahan tindak pidana dan bukan masalah kepadatannya. Multiple correlation pada Table 3 mengkonfirmasi korelasi tersebut. Ada fenomena menarik dari hasil mutiple correlation analysis tersebut, yaitu ada korelasi yang kuat [Spearman] dari r 86% hingga r 58% antara jumlah guru, jumlah penduduk miskin kota dan jumlah penduduk miskin desa. Apakah ini mengindikasikan bahwa guru adalah bagian dari penduduk miskin tersebut?<\/span><\/p>\n

        Di sisi yang lain, dua indikator dimensi Education Index memiliki korelasi negatif dengan jumlah guru, jumlah penduduk miskin kota, dan jumlah penduduk miskin desa. Ini memberi pesan bahwa semakin tinggi Education Index maka semakin rendah jumlah guru, jumlah penduduk miskin kota, dan jumlah penduduk miskin desa. Korelasi negatif Education Index dengan kemiskinan masuk akal dan sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, korelasi negatif Education Index dengan jumlah Guru sungguh tidak masuk akal. Apakah hasil ini memberi pesan bahwa guru tidak memiliki added value dalam pendidikan karena kebijakan yang tidak tepat? Lebih lanjut, Illiterate memiliki korelasi positif dengan jumlah guru, jumlah penduduk miskin di kota, jumlah penduduk miskin desa, mean years of schooling, dan expected years of schooling, ini sangat masuk akal dan menjelaskan betapa peran pendidikan itu demikian penting untuk membuat manusia menjadi terdidik atau terpelajar. <\/span><\/p>\n

        Namun, obeservasi terhadap 33 provinsi di Indonesia ini menunjukkan Illiterate berkorelasi negatif dengan Pengangguran, Tindak Pidana, dan Penduduk Miskin Desa namun berkorelasi positif dengan penduduk miskin kota. Ini berarti, bila Illiterate turun maka Pengangguran dan Tindak Pidana akan naik. Maka, hal ini berbeda dari korelasi positif Illiterate dengan variabel pendidikan dan jumlah penduduk miskin. Padahal, dimensi Education Index berkorelasi negatif dengan Penganguran dan Tidak Pidana yang berarti semakin tinggi pendidikan maka semakin turun Pengangguran dan Tindak Pidana. Jadi, fenomena peran guru tidak terjelaskan meskipun peran pendidikan terjelaskan.<\/span>
        \n Sebagai tambahan, fakta lain dari data 33 provinsi itu menunjukkan bahwa pola sebaran kedua indikator Education Index tersebut yaitu Expected Years of Schooling dan Mean Years of Schooling, sama terhadap kemiskinan, yaitu negatif, Gambar 93. Provinsi Papua di posisi paling minimum nilai Expected Years of Schooling dan Mean Years of Schooling dan kemudian DKI di ujung yang berlawanan menunjukkan bagaimana pola negatif itu terbentuk. Juga ketiga provinsi kantung kemiskinan penduduk di Indonesia itu berpola sama, yaitu negatif untuk menunjukkan hubungan antara Education Index dengan Kemiskinan.<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-94\"<\/a> \"Screenshot-95\"<\/a><\/p>\n

        Yang terakhir, jumlah pengangguran dan jumlah tindak pidana ternyata berkorelasi positif bukan hanya diantara kedua variabel tersebut, namun juga dengan jumlah guru, jumlah penduduk miskin kota, dan jumlah penduduk miskin desa, dan berkorelasi negatif dengan Education Index dan Illiteration, Table 3. Hasil ini mengkonfirmasi hubungan antara Pendidikan, Kesejahteraan, dan Tindak Pidana dan sekaligus menegaskan arti penting pendidikan untuk memajukan kesejahteraan umum.<\/span><\/p>\n

        Yang terakhir, Gambar 94 menayangkan flow chart peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan adalah sarana bagi individu untuk mengembangkan diri guna meningkatkan akses di struktur pekerjaan yang lebih baik.<\/span><\/p>\n

        \u00a0\"Screenshot-96\"<\/a><\/span><\/p>\n

        Kalau orang Jawa sering berpesan dan \u201cnggegayuh\u201d : \u201csekolah sing duwur yo l\u00e9 supoyo dadi wong kang linangkung\u201d. Maka, sejak mendaftar di pendidikan dan kemungkinan diterima dan tidak diterima hingga akhirnya bekerja bila sikapnya positif. Bila sikapnya negatif, maka bila tidak diterima akan menganggur dan bukan bekerja. Oleh karena itu, pendidikan itu mutlak\u00a0<\/span>secara individual untuk membuat masa depan menjadi lebih baik secara individual maupun sosial. Pestalozzi memberi empat kemungkinan <\/span><\/span><\/span>scenario<\/i><\/span><\/span><\/span> yang mungkin terjadi dengan perkembangan masyarakat melalui pendidikan dengan mengeliminasi <\/span><\/span><\/span>sensual nature<\/i><\/span><\/span><\/span> sejak dini agar output sosial negatif tereliminasi.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

        Proses pendidikan untuk mengeliminasi <\/span>Animal Nature<\/i><\/span> agar <\/span>Higher Nature<\/i><\/span> permanen mendominasi, menurut Pestaloozi, akan meluruskan proses perkembangan tiga tahap perkembangan sosial yaitu dari <\/span>Natural State<\/i><\/span> menuju ke <\/span>Social State<\/i><\/span> dan dari <\/span>Social State<\/i><\/span> menuju ke <\/span>Moral State.<\/i><\/span>Di<\/span><\/span><\/span> Moral State,<\/i><\/span><\/span><\/span> keterkaitan antara <\/span><\/span><\/span>Natural State<\/i><\/span><\/span><\/span> dan <\/span><\/span><\/span>Social State<\/i><\/span><\/span><\/span> ketika <\/span><\/span><\/span>animal nature<\/i><\/span><\/span><\/span> mendominasi adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk kelahiran moralitas individu. Kondisi sosial dalam diri mereka tidak stabil karena mereka tergantung di satu sisi kepada seberapa banyak orang mementingkan dirinya sendiri, dan di sisi yang lain kepada seberapa banyak orang memahami prinsip-prinsip sesungguhnya dari kehidupan sosial. Pemahaman ini hanya dapat datang dari moralisasi individual. Kasus Prita, perlawanan terhadap korupsi, kelompok air mata guru adalah contoh-contoh bagaimana moralitas individu lahir.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Pendidikan adalah bagian integral dan isu sentral untuk membangun bangsa dan mewarnai serta menentukan arah peradaban bangsa di masa yang akan datang. Maka, Pendidikan tidak mungkin di-isolasi dari berbagai masalah bangsa, karena disain Pendidikan adalah means and ends yang menghadirkan the social agent of change guna memperbaiki paradaban. Pendidikan tidak akan pernah lepas dari berbagai … Continue reading Masalah Pendidikan Indonesia : Gambaran Umum<\/span> →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":592,"parent":0,"menu_order":1,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_links_to":"","_links_to_target":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/590"}],"collection":[{"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=590"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/590\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":650,"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/590\/revisions\/650"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/as.pirus.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}