{"id":439,"date":"2014-09-01T05:34:39","date_gmt":"2014-09-01T05:34:39","guid":{"rendered":"http:\/\/asiswanto.net\/?page_id=439"},"modified":"2014-09-01T05:34:39","modified_gmt":"2014-09-01T05:34:39","slug":"un-dan-ujian-masuk-perguruan-tinggi-negeri","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/as.pirus.id\/?page_id=439","title":{"rendered":"UN dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri"},"content":{"rendered":"


\n<\/b>I PENGANTAR<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ada tiga isu dalam judul makalah ini, yaitu UN, Ujian Masuik PTN Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN Selesi Nasional Masuk Pergura Tinggi Negeri , dan Pendidikan Karakter Bangsa. Dua isu pertama menjadi isu krusial ketika Kemendiknas menyiratkan UN sebagai syarat masuk ke SNMPTN, sedang isu ketiga adalah akibat buruk dari isu pertama. Sedang kata kerja \u201cmenghancurkan\u201d memberi gambaran bagaimana subyek secara sengaja mengakibatkan obyek hancur.<\/span><\/p>\n

Ketiga isu tersebut, UN, SNMPTN, dan Karakter Bangsa berkaitan langsung dengan proses pendidikan, artinya, proses ini secara mengembangkan kapasitas intelektual, emosional, dan sosial bangsa, dari keadaan tidak baik menjadi baik. Demikianlah hakekat perdaban umat manusia pada berbagai bangsa didunia.<\/span><\/p>\n

Pembukaan UUD 1945 NKRI baba IV Pembukaan memuat Pernyataan Kemerdekaan Indonesia dan sekaligus alasan mengapa Negara Indoensia didirikan.<\/span><\/p>\n

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara\u00a0<\/span>Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah<\/span>darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan\u00a0<\/span>kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang\u00a0<\/span>berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka\u00a0<\/span>disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu\u00a0<\/span>Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu\u00a0<\/span>susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan\u00a0<\/span>berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan\u00a0<\/span>beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat\u00a0<\/span>kebijaksanaan dalam Permusyawaratan\/Perwakilan, serta dengan\u00a0<\/span>mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia\u00a0<\/span><\/p>\n

Keadilan distributif, keadilan ekonomi, keadilan hukum. Keadilan sosial\u00a0<\/span><\/span><\/span>Kesejahteraan merupakan pertermpuran paradigma klasik tentang milik,\u00a0<\/span>kesejahteraan , lahir dan batin , lihat Plato, Petaloozi.<\/span><\/p>\n

\n

\n

Pasal 60 <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

(1)\u00a0<\/span><\/span><\/span>Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:<\/span><\/p>\n

a.\u00a0<\/span><\/span><\/span>pendidikan anak usia dini;<\/span><\/p>\n

b. pendidikan dasar; <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

c.\u00a0<\/span><\/span><\/span>pendidikan menengah; dan\u00a0<\/span><\/p>\n

d.\u00a0pendidikan tinggi.<\/span><\/p>\n

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Pasal 72 ayat 1d menetapkan bahwa Ujian Nasional menjadi syarat kelulusan siswa dan Permendiknas No 34 Tahun 2010 Pasal 5 menetapkan bahwa Ujian Nasional dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru. Padahal, korelasi antara UN IPA dan IPS dengan nilai seleksi masuk SNMPTN adalah 0.2 dan 0.18, maka menarik untuk diteliti mana komponen yang menjadi aktor dominan dalam nilai masuk UNMPTN 2010.<\/span><\/p>\n

\n

I LATAR BELAKANG<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Sejak UN atau Ujian Nasional ditetapkan menjadi syarat kelulusan siswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Pasal 72 ayat 1d, banyak sekali kasus terjadi. Mulai dari kecurangan berjamaah<\/span>1<\/sup><\/a> hingga kasus bunuh diri siswa karena tidak lulus UN<\/span>2<\/sup><\/a>. Masalah ternyata terjadi diseluruh negeri dari Sabang sampai Merauke, artinya ini masalah serius dan bersifat nasional dan diangkat di media elektronik nasional terkemuka.<\/span><\/p>\n

UN sebenarnya dimaksudkan sebagai semacam alat pengendalian kualitas pendidikan sebagai bagian dari manajemen pendidikan pemerintah untuk memetakan daya serap siswa. Namun, karena UN menjadi penentu kelulusan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Pasal 72 ayat 1d, dan menjadi alat politik pencitraan pemerintah maka ekses negatif justru yang banyak muncul ketimbang efek positifnya sebagaimana dimaksud pada gagasan awalnya. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Pemerintah tentu secara politis ingin setiap, programnya dinilai berhasil oleh masyarakat karena ini akan mempengaruhi legitimasi kekuasaan pemerintah, maka mesin birokrasi berjalan dan trarget kesuksesan ditetapkan program UN ditetapkan untuk membangun citra bahwa program pemerintah berhasil. Akibat yang muncul adala pendidikan semakin jauh dari hakkatnya dan muncul ekses-eses negatif tersebut. Pendidikan yang mestinya membuat individu dan satuan sosial pendidikan normatif menjadi lebih baik, justru sebaliknya. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Kriteria kelulusan peserta didik disatuan pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut<\/span>: <\/span>3<\/sup><\/a> :<\/span><\/p>\n

\"Screenshot-55\"<\/a><\/p>\n

\n

\n

dimana, NK = Nilai rata-rata kelulusan<\/span><\/p>\n

A = Nilai rata-rata rapor semester I sampai VI <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

B = Nilai rata-rata ujian sekolah <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

C = Nilai rata-rata ujian nasional <\/span> <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\n

II FAKTA EMPIRIK DAN RISET YANG MENDUKUNG<\/span><\/p>\n

    \n
  1. \n

    Studi World Bank4<\/sup><\/a> mengenai pendidikan di Indonesia di sisi regional Public Expenditure dan Financial Management memberi gambaran bagaimana Hasil Pembangunan Pendidikan di indonesia tahun 2001-2008 di berbagai kabupaten di indonesia. Dalam konteks penelitian ini, salah satu hasil penelitian World Bank menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara Input secara finansial dengan Output parameter Pendidikan5<\/sup><\/a>. Ini menjadi menarik karena ternyata bisa menjadi indikator mengenai disparitas hasil UN. Disamping itu, di summary juga ditekankan mengenai masalah di <\/span>second level6<\/sup><\/a> pada lintas pendapatan yang beragam. Artinya, lingkungan pendidikan disatu wilayah diduga bisa mempengaruhi hasil pendidikan di wilayah itu.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    \"WB<\/a><\/p>\n

    \n

      \n
    1. \n

      Kompas 18 November 2010 memuat berita7<\/sup><\/a>:<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

      \u201cKorelasi untuk bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkisar 0,2 dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bahkan hanya 0,18.Demikian hasil analisis korelasi nilai ujian nasional (UN) dengan nilai seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang dilakukan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010\u201d<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Artinya, siswa yang lulus UN tinggi belum tentu bisa lolos seleksi masuk SNMPTN. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        \n
      1. \n

        Yang menarik, Jogja yang UN nya jeblok justru menempati rangking tertinggi SNMPTN8<\/sup><\/a> disusul kemudian oleh DKI dan bahkan ada salah satu siswinya yang menempati rangking tertinggi se Indonesia dan nyaris sempurna masuk di UGM. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Keadaan menjadi semakin parah ketika UN ditetapkan sebagai satuan ukur untuk masuk perguruan tinggi negeri9<\/sup><\/a>. Maka debatpun marak10<\/sup><\/a> untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        \n

        \n

        III ANALISIS<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Model awal<\/span><\/p>\n

        \"Screenshot-56\"<\/a><\/p>\n

        \n

        Aristotle held that there were four kinds of causes11<\/sup><\/a><\/i><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Causal Relationship<\/i><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

        Material Cause<\/i><\/span><\/span><\/span><\/p>\n