{"id":320,"date":"2014-08-30T00:18:31","date_gmt":"2014-08-30T00:18:31","guid":{"rendered":"http:\/\/asiswanto.net\/?page_id=320"},"modified":"2014-08-30T06:12:04","modified_gmt":"2014-08-30T06:12:04","slug":"realita-plutokrasi-global-di-indonesia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/as.pirus.id\/?page_id=320","title":{"rendered":"Realita Plutokrasi Global di Indonesia"},"content":{"rendered":"
    \n
  1. \n

    Realita Plutokrasi Global Di Indonesia<\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Di Indonesia ada 40 orang dari 237 juta penduduk, atau 0.000016878%, menguasai 38% kekayaan total Indonesia (Forbes, November 18, 2011). Meskipun terjadi volatilitas global, namun Indonesia dengan 70% GDP berasal dari <\/span><\/span><\/span>domestic economy<\/i><\/span><\/span><\/span>, tetap berkembang dengan 6% tahun 2011, <\/span><\/span><\/span>stock market<\/i><\/span><\/span><\/span> naik 3% sehingga mendorong kombinasi kekayaan ke 40 orang tersebut dengan 19% ke $85.1 billion (Forbes, November 23 2011). Pasar modal nasional sungguh sangat membantu para orang kaya tersebut melipatgandakan kekayaan mereka.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Gambaran distribusi kekayaan Global tersebut tercermin pula di distribusi kekayaan Indonesia dimana 25% penduduk atau 59 juta penduduk memiliki kekayaan kurang dari US $ 1,000 yang sangat dekat dengan gambaran 26% penduduk Global dan agak sedikit berbeda dengan 2% orang Indonesia yang memiliki kekayaan diatas US $ 100,000 dibanding 8% dari keseluruhan penduduk dunia (Credit Suisse, 2010). Peningkatan kekayaan individu di Indonesia itu diatas beberapa negara Asia seperti Singapore, dll., (Credit Suisse, October 2011). Selama 11 tahun terjadi peningkatan dari US $ 2,000 menjadi US $ 12,000 atau rata-rata mendekati US $ 1,000 per tahun. Sebagai misal, Djoko Susanto yang mulai dari usaha pengelolaan pasar tradisional Arjuna di Jakarta adalah contoh bagaimana tali-temali sistem keuangan dengan <\/span><\/span><\/span>partnership<\/i><\/span><\/span><\/span> Sampoerna itu bisa membuatnya menjadi salah satu debutan baru <\/span><\/span><\/span>tycoon<\/i><\/span><\/span><\/span> Indonesia dengan 5500<\/span><\/span><\/span> stores<\/i><\/span><\/span><\/span> dan 57000 karyawan (Forbes, December 05, 2011).<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Di sisi yang lain, Indonesia dibangun berdasar konstitusi dimana pembangunan ekonomi sebagai usaha bersama seperti diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Sehingga, tiga soko guru ekonomi itu mestinya dikuasai oleh BUMN, Koperasi dan Swasta. Namun dengan berbagai fakta emipirik tersebut muncul pertanyaan, benarkah pembangunan ekonomi Indonesia berdasar konstitusi? Menurut data Kementrian BUMN (Kemen BUMN, 2012) ada 17 Industri dengan aneka perusahaan berjumlah 139 dibawah Kemen BUMN. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Padahal, menurut APBN 2011, komposisi penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Pajak 77.21% dan Penerimaan Bukan Pajak 22.79%. Secara total Penerimaan APBN 2011 adalah <\/span><\/span><\/span>1.104.902 milyar sudah termasuk Hibah 0.34%. Di<\/span><\/span><\/span>sisi yang lain hutang NKRI semakin naik setiap tahunnya dan tahun 2011 mencapai <\/span><\/span><\/span>Rp 1.816 triliun <\/span><\/span><\/span>sehingga Kwik Kian Gie menyebutnya sebagai besar pasak dari pada tiang (Detik Finance, 21 Februari 2012). Dengan kata lain, penerimaan dari sektor BUMN itu tidak ada artinya bila dibanding <\/span><\/span><\/span>corporate capital <\/i><\/span><\/span><\/span>yang menguasai Indonesia. Gambaran ini menjelaskan bagaimana kekayaan bumi, air, dan seisinya belum digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketika sistem kapitalisme itu memunculkan <\/span><\/span><\/span>the global plutocracy<\/i><\/span><\/span><\/span> dan pertambahan kekayaan orang kaya Indonesia itu juga mengikuti fungsi eksponensial, maka mulai saat ini hingga 2030, sesuai dengan analisis Rahakundini <\/span><\/span><\/span>the real big game,<\/i><\/span><\/span><\/span> pertarungan antara <\/span><\/span><\/span>National Capital <\/i><\/span><\/span><\/span>dengan <\/span><\/span><\/span>Corporate Capital<\/i><\/span><\/span><\/span> untuk memperebutkan sumber daya alam maupun karena geo politik sudah dimulai. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Lebih lanjut, dari perspektif yang berbeda <\/span><\/span><\/span>Far Eastern Economic Review<\/i><\/span><\/span><\/span> 2003 menyoroti kemerosotan Indonesia yang disebabkan oleh empat aspek yaitu (McBeth, 2003) : <\/span><\/span><\/span><\/p>\n